Grobogan – Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan melalui Bidang Sekretariat menghadiri kegiatan “Penyusunan Proses Bisnis Perangkat Daerah” bersama Kasubag Perencanaan dan Keuangan, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Amarta, Lantai 3 MPP.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan terukur. Melalui penyusunan proses bisnis, setiap perangkat daerah diharapkan dapat memetakan alur kerja, fungsi, serta keterkaitan antarbagian secara sistematis sehingga mendukung percepatan reformasi birokrasi.

Peserta kegiatan mendapatkan arahan dan pendampingan teknis mengenai penyusunan dokumen proses bisnis, termasuk identifikasi kegiatan utama, pendukung, serta alur koordinasi antarunit kerja. Proses ini menjadi langkah penting dalam menyusun analisis jabatan (Anjab), analisis beban kerja (ABK), serta penyusunan peta proses kerja yang menjadi dasar efisiensi organisasi.

Menanggapi kegiatan tersebut, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan Pradana Setyawan, S.Pt., MP. menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini.

“Kami menyambut baik kegiatan penyusunan proses bisnis ini sebagai langkah nyata dalam meningkatkan kualitas tata kelola organisasi. Dengan adanya peta proses bisnis yang jelas, setiap bidang di lingkungan Disperindag dapat bekerja lebih terarah, efisien, dan saling terintegrasi. Harapannya, pelayanan kepada masyarakat dapat semakin cepat, transparan, dan akuntabel,” ujar Kadisperindag Grobogan.

Beliau juga menambahkan bahwa Disperindag Grobogan akan terus berkomitmen mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam mewujudkan birokrasi yang modern dan berorientasi pada hasil.

“Kami akan memastikan setiap unit kerja memahami perannya dalam rantai proses bisnis organisasi, sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan selaras dengan visi misi daerah,” tambahnya.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan seluruh perangkat daerah, termasuk Disperindag Grobogan, dapat memiliki panduan yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta memperkuat koordinasi lintas bidang dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.